KEBUMEN - Dari sekitar 34 juta penduduk Jawa Tengah, sebanyak 10 persen diantaranya masuk kategori miskin. Kondisi ini menempatkan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar.
"Angka kemiskinan kita masih sangat tinggi, sekitar 10 persen dari jumlah penduduk," kata staf khusus Gubernur Jawa Tengah Fatah Muria dalam Sosialisasi Pelaksanaan Fasilitasi Kebijakan dan Hasil Pembangunan di Ruang Bina Praja, Pemkab Magelang, Rabu (21/5).
Fatah mengungkapkan selagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah maka Jawa Tengah akan dinilai sebagai daerah miskin. Disebutkan IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.
IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah wilayah sudah maju, berkembang atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengatasi problem kemiskinan dan pengangguran di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Menurut Fatah pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri namun harus lintas kabupaten dan melibatkan pemprov. "Kami ingin membangun pemahaman bersama dan membagi peran agar pengentasan kemiskinan lebih integral dan terkoordinasi," kata dia.
Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebenarnya sudah menurun. Pada 2012 kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 11 persen dan kemudian 2013 turun menjadi 10 persen. Disebutkan kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi diantaranya Kabupaten Wonbosobo, Blora, Cilacap, Brebes dan lainnya.
Tingginya angka kemiskinan tersebut ditandai dengan banyaknya kematian ibu dan bayi, gizi buruk, sanitasi, dan pengangguran.
Fatah mengungkapkan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu terobosan Pemprov Jawa Tengah untuk mengurangi kemiskinan. "Bagaimana bisa mengurangi kematian ibu melahirkan jika akses jalan rusak. Kesenjangan infrastruktur membuat biaya masyarakat naik," kata dia.
Kabid Kominfo Dishubkominfo Provinsi Jateng Edy Supriyanto menambahkan sosialisasi ini melibatkan jajaran Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Diharapkan ada koordinasi dan keselarasan program kerja antardaerah dalam pengentasan kemiskinan. "Harus ada sinkronisasi kebijakan agar penanganan kemiskinan tepat sasaran," kata Edy. ( MH Habib Shaleh / CN33 / SuaraMerdeka )
