Keresahan tersebut seperti yang disampaikan oleh Mochammad Fuadi (37) warga Desa Semondo, Jum'at (4/4) sore kepada Cermin Kebumen. Dirinya sangat menyayangkan tindakan kepala desanya yakni Puguh Setiawan Kuncoro yang terbukti telah menekan masyarakat dan tokoh masyarakat Semondo untuk mendukung dengan mencoblos salah satu Caleg yaitu Budi Hiyanto Susanto dari partai PDIP pada Pemilu legislatif ,Rabu (9/4) besok.
Bahkan, Kades juga sempat tiga kali melakukan penggalangan masa dengan tujuan untuk menggiring masyarakat Desa Semondo agar memilih Caleg yang didukung Kades. Tak hanya itu saja, Kades juga menggunakan jabatanya untuk membuat intruksi kepada perangkat desa , tokoh masyarakat dan masyarakat agar mereka memberikan haksuaranya ke Caleg tersebut. Intruksi tersebut dilakukan dengan cara dikirmkan melalui pesan singkat sms.
Isi dari intruksi tersebut yaitu bertuliskan"Saya Kades Semondo mengintruksikan kepada seluruh warga Desa Semondo, terutama yang mempunyai hak pilih pada Pemilu 9 April 2014. Wajib hukumnya untuk menjadi pemilih yang cerdas, dengan memilih untuk DPRD Kabupaten Kebumen Caleg dari PDIP No Urut 3 bapak Ir Budi Hiyanto Susanto. Karena belaiau adalah satu-satunya Caleg yang sekarang dan seterusnya membantu segala pembangunan di Desa Semondo. Maka dari itu kepada masyarakat dimohon kerja samanya untuk mencoblos beliau".
"Pada pesan singkat sms yang dikirim oleh Kades Semondo, Kades juga meminta agar warga yang menerima pesan singkat sms tersebut untuk menyebarluaskan kepada warga lainya,"ujar Fuadi bersama Toto (34) warga lainya.
Lanjut dia, dengan tindakan Kades tersebut Fuadi mengaku sangat menyayangkan. Karena sosok Kades yang seharusnya menjadi pemimpin yang netral dan tidak menyalah gunakan jabatanya, justru menggunakan kekuasaanya untuk mendukung salah satu Caleg.
Padahal tindakan seperti yang dilakukan Kades Semondo jelas melanggar aturan. Sedangkan pelanggaran tersebut juga diatur dalam UU No 8 Tahun 2012 pasal 278 yang berbunyi Setiap PNS, anggota TNI/Polri, kades dan perangkat desa yang melanggar aturan Pasal 86 ayat 3 tentang Pemilihan Umum, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
"Atas kejadian itu, kita berharap Pemkab memberikan teguran kepada Kades. Pada Pemilu ini, bolehlah kades menerima Caleg, akan tetapi jangan ikut mengkampanyekan dan menggiring warga ke salah satu Caleg,"harapnya.
Penggalangan dukungan yang dilakukan Kades juga terjadi di Desa Wero Gombong. Menurut keterangan Hasan Nugroho (46) tokoh masyarakat Desa Wero, Kades Wero yakni Heru Nur Priyatno juga menggiring warga untuk memilih salah satu Caleg yang juga didukung oleh Kades desa Semondo. Kades Wero Gombong justru mengatakan kepada warga, baik secara langsung maupun pesan singkat sms bahwa Caleg yang didukungnya sangat memasyarakat dan selalu datang melayat ketika ada warag Wero yang meninggal dunia. Sedangkan dirinya justru menjatuhkan para Caleg lainya dengan mengatakan Caleg lain sama sekali tidak merakyat karena tidak pernah melayat jika ada warga Wero yang meninggal.
" Padahal apa yang dikatakan oleh Kades itu jelas-jelas tidak benar dan seperti membodohi warga,"jelas Hasan.
Selain itu, terang Hasan lagi, Kades Wero juga menghimbau kepada warga, dengan menyarankan memperbolehkan warga tidak mau mencoblos Caleg yang didukungnya asal jangan mencoblos Caleg tertentu. Dengan melihat tindakan Kadesnya tersebut, Hasan mengaku sangat kecewa. Karena secara tidak langsung Kades tidak memberikan pendidikan politik yang baik dan cerdas.
"Dengan adanya tindakan Kades tersebut , kita sebagai warga jelas menjadi gerah dan kurang simpatik lagi. Karena sosok Kades yang seharusnya mewujudkan situasi dan kondisi nyaman bagi masyarakatnya , dia justru malah seakan-akan memicu perselisihan warga, terutama para pendukung Caleg,"kesal Hasan bersama sejumlah warga lainya.(Arjn)
