Menurut Sarengat selaku ketua Perkasa Kecamatan Ambal, dalam pelatihan tersebut , peserta hanya baru diberikan materi-materi dasar pengenalan perangkat komputer dan praktek cara mengoprasikanya.
Mengingat para perangkat desa yang mengikuti pelatihan memang sama sekali masih buta akan komputer. Pemateri juga agak sedikit kesulitan memberikan pemahaman kepada peserta, terutama perangkat desa yang usianya sudah lebih dari 40 tahunan.
"Agar dapat memenuhi target, yakni minimal perangkat desa sudah mampu mengoprasikan komputer. Perkasa menjadwalkan setiap peserta minimal mengikuti pelatihan sampai 4 kali pertemuan,"pungkasnya didampingi koordinator instruktur Perkasa, Suyatno SE.
Jelas Sarengat lagi, kegiatan pelatihan komputer tersebut merupakan murni inisiatif Perkasa guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa. Pasalnya dari jumlah 344 perangkat desa di kecamatan ambal, 80 persenya masih Gaptek komputer. Dengan kondisi banyaknya perangkat yang masih Gaptek, tentu saja juga menghambat pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di desa masing-masing.
Sumber dana kegiatan pelatihan sendiri berasal dari swadaya, yakni setiap desa memberikan swadaya sebesar Rp 10.000 perbulan hanya untuk pengganti snack. Dengan swadaya tersebut ,setiap Pemdes mengirimkan maksimal dua orang perangkat desanya untuk setiap pertemuan.
"Dalam jangka waktu sebulan , kegiatan pelatihan juga dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Pelatihan rencananya juga akan dilakukan secara bergilir dari Desa ke desa, yakni sampai seluruh perangkat desa di kecamatan Ambal tidak ada yang Gaptek,"papar Sarengat
Masih dikatakanya, sebenarnya setiap desa terdapat anggaran untuk peningkatan SDM desa yang diambilkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar Rp 3 juta sampai Rp 3,5 juta. Namun penggunaan dana dan pelaksanaan teknis kegiatan pelatihanya tersebut semua sudah dikonsepkan oleh pemerintah kecamatan. Sedangkan dalam pelaksanan pelatihan yang dikonsepkan oleh pemeritah kecamatan menggunakan dana ADD tersebut dianggap kurang maksimal. Karena pihak pemerintah kecamatan langsung meminta seluruh perangkat desa, BPD dan kader penggerak PKK disetiap desa yang dijadwal pelatihan sebagai peserta. Padahal masing-masing peserta berbeda kebutuhan, karena ada yang sudah bisa menguasai dan ada yang sama sekali belum bisa. Sedangkan kegiatan pelatihan hanya satu kali pertemuan, itupun hanya beberapa jam saja.
Sedangkan jika anggaran sekitar Rp 3 juta tersebut untuk menfasilitasi pelatihan yang diadakan Perkasa, mungkin akan jauh lebih maksimal. Karena dengan jumlah anggaran sebesar itu bisa untuk berkali-kali pertemuan, dan peserta pelatihan juga dipastikan sampai bisa mengoprasikan komputer.
"Perkasa sendiri pernah mengusulkan konsep pelatihan yang jauh lebih efektif dan tidak terlalu memakan biaya banyak seperti yang dikonsepkan , tapi tidak disetujui oleh pihak kecamatan,"tandas Sarengat.(nto)
