Jakarta - Joko Widodo punya kiat khusus agar pemerintah daerah mengikuti perintah pusat. Yakni dengan melakukan politik anggaran, diatur sedemikian rupa agar daerah menurut arahan pemerintah pusat.
"Kenapa daerah tidak mengikuti pusat, bisa mereka mengikuti 100 persen yang diikuti pusat, dengan politik anggaran. Karena 85 persen anggaran daerah itu dari pusat, kalau tidak mau beri punishment, kalau berprestasi berikan insentif. Gampang sekali, ini hal sederhana yang jarang dilakukan," kata Jokowi dalam debat capres cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Jokowi mencontohkan, misalnya semua perizinan pembangunan di daerah harus satu pintu. Jika itu dilaksanakan daerah akan mendapatkan insentif.
"Kalau tidak, bisa dana alokasi khususnya dipotong atau dikurangi itu buat daerah sudah mengerikan. Itu politik yang akan kita jalankan agar daerah sejalan dengan pemerintah pusat," ungkapnya.
Jokowi akan membuat semua peraturan dikeluarkan dari satu pintu yakni Setneg. Karena semua kementerian bisa mengeluarkan peraturan, menurut Jokowi, membuat banuak aturan tidak sinkron.
"Pintunya harus diberi satu dan keluarnya akan sejalan sesuai arah yang dijalankan garisnya pemerintah pusat," katanya.
Jokowi kemudian bicara soal reformasi birokrasi. Jokowi yakin sekali bakal menuntaskan persoalan yang selama ini jadi sumber korupsi dan mempersulit masyarakat ini.
"Arah reformasi birokrasi ini sesuatu yang sederhana tapi kita yang sudah pesimis. Kalau saya dan Pak JK sangat optimis membenahi organisai karena SDM-nya baik-baik. Sekarang ini kenapa tidak berjalan dengan baik, karena sistemnya tidak dibangun," ungkap Jokowi.
"E-goverment, e-budgeting, e-procurement, e-catalog, e-audit, semuanya dibangun. Kalau itu dilakukan pemerintah pusat itu gampang. Saya tinggal tab saja, setiap saat bisa dilakukan. Panggil saja programmer, tidak ada dua minggu bisa dilakukan, kita harus optimis dan itu sudah kita lakukan dan sudah kita buktikan," imbuh Jokowi.
Selain itu proses rekrutmen pegawai juga akan diseleksi dengan baik. Jokowi akan melakukan seleksi dan promosi terbuka. "Saya kira ini hanya masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau, itu saja," pungkasnya.
Sukma Indah Permana - detikNews
