Gagalnya mempertahankan predikat WTP disebabkan karena ada temuan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kebumen yang keliru dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, juga terdapat SKPD yang buruk dalam mengelola aset.
Akibatnya, Kabupaten Kebumen pada 2014 harus turun predikat menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). Padahal sebelumnya, Pemkab Kebumen berturut-turut sejak 2012 dan 2013 berhasil meraih penghargaan WTP dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kebumen, H Supangat SE menjelaskan, penyebab kegagalan tersebut akibat adanya ketidaksempurnaan kinerja aparat terkait dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah sepanjang tahun 2013 lalu. “Kegagalan ini mengharuskan kami melakukan instrospeksi tentang kondisi pengelolaan keuangan dan aset daerah saat ini,” terang Supangat, Jumat (11/4).
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kebumen sepanjang tahun anggaran 2013 lalu sudah cukup baik. Kegagalan ini, akan menjadi cambuk bagi Pemkab Kebumen untuk kembali lebih memperbaiki kinerjanya. Namun demikian, Pemkab Kebumen tetap bertekad pada 2015 mendatang akan meraih kembali predikat WTP itu.(ori/bdg/Radarbanyumas)
