Laman

Sabtu, 19 April 2014

Aliansi Pro Urutsewu Kecam Wartawan Suara Merdeka Kedu


Pemberitaan kasus Urut Sewu di Suara Merdeka (Foto: Ist)
Suara Merdeka tak bisa menghindari
dari bukti bahwa wartawannya
bisa dibeli penguasa dan militer.
KEBUMEN - Warga Urut Sewu, seniman, aktivis, akademisi, dan segenap masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi “Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urut Sewu” mengaku berang dengan pemberitaan sebuah harian terkemuka di Semarang bernama Suara Merdeka yang menurunkan tulisan provokatif bertajuk "Gerakan Didanai 9 M".

Seperti diketahui, petani Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah, telah kehilangan kedaulatan atas tanah mereka, terutama pasca bentrok antara warga dengan TNI AD akibat penolakan petani Urut Sewu atas klaim sepihak TNI AD terhadap milik mereka pada 16 April 2011 silam.


Kedaulatan tanah di sini berarti terjaminnya kepemilikan tanah oleh petani, penggunaan tanah sesuai dengan keinginan petani, kemerdekaan petani untuk berorganisasi dan mempertahankan hak, kesempatan petani menikmati hasil panen yang adil, serta keamanan dalam menggarap tanah mereka.

"Ini salah satu jurnalisme palsu yang ditulis wartawan Suara Merdeka. Dia mengatakan gerakan kami dapat dana 9 milyar dari salah satu pejabat Pemprov," tegas Dwi Cipta di akun Facebooknya.

Padahal untuk bergerak ke Kebumen saja, imbuh Dwi Cipta, kawan-kawan di Yogya harus ngamen berhari-hari di Alun- Alun Kidul, UMY, Malioboro, dan UAD. Penulis berita sampah itu bernama Arif Widodo, wartawan yang meliput daerah Kedu.

"Reportase yang dbuatnya tentang konflik di Urut Sewu semuanya sampah dan memojokkan warga dan petani
Urut Sewu," kecamnya.

"Kalau sudah seperti ini reportasenya, Suara Merdeka tak bisa menghindari dari bukti bahwa wartawannya bisa dibeli penguasa dan militer," imbuhnya.

Di antara pengecam yang paling vokal di akun Facebook tersebut adalah pemilik akun facebook Bosman Batubara.

"Kampanyekan saja ke publik yang lebih luas supaya wartawan-wartawan seperti Arif Widodo dihukum secara sosial oleh publik (dan barangkali juga Suara Merdeka akan dihukum juga oleh publik)," tegasnya.

"Sebagai bagian dari Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus), maka Jaringan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam wajib hukumnya membaca berita di Suara Merdeka ini. Berita ini mempersulit konsolidasi akar rumput di Urut Sewu," imbuhnya. Pihak Suara Merdeka pun akhirnya turun di perdebatan ini.

"Saya sudah bicarakan persoalan ini pada pimpinan. Kami mengusut mengapa berita- berita semacam itu bisa keluar. Sudah saya katakan secara pribadi saya minta maaf dan menyadari ada kesalahan juranalistik pada berita itu," dalih Redaktur Pelaksana Suara Merdeka, Triyanto Triwikromo. Sebagai atasan Arif, ia mengklaim
sudah meminta pertanggungjawa ban Arif, Kepala Biro Kedu, dan Kepala Desk Kedu.

"Saya juga sudah beberkan kepada pimpinan apa yang membuat teman-teman marah.

Sebagai orang-orang yang tidak punya kepentingan terhadap persoalan di Urut Sewu, para pimpinan merasa kecolongan dan akan segera mengambil tindakan," janjinya. (Jaringnews/Kebumen Beriman)

DAFTAR BLOG TER-UPDATE