“Jawa Tengah sebagai daerah pemasok beras harus dipertahankan. Target surplus 10 juta ton beras harus tetap tercapai,” tegas Gubernur saat membuka rapat High Level Meeting TPID se-Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Senin (7/4).
Antisipasi kekeringan harus dilakukan, salah satunya dengan menyiapkan waduk, embung, atau penampungan air lainnya. Dalam hal ini dibutuhkan kerja sama antara Dinas Pertanian dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Selain persoalan anomali cuaca, Gubernur meminta agar memberi perhatian pada ketersediaan pupuk.
Di beberapa titik, seperti di Kecamatan Bancak dan Bringin Kabupaten Semarang, pupuk langka dan harganya tinggi. Persoalan lain yang dikhawatirkan mengganggu stok pangan dan memicu inflasi adalah serangan hama wereng, khususnya di daerah Banyumas.
“Agar tidak bergejolak, kita minta komisi pupuk segera turun. Sehingga hulunya dapat disiapkan dengan baik,” kata Ganjar.
Dari sisi hilir, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masing-masing daerah untuk melaporkan kondisi di wilayahnya. Antara lain meliputi sektor mana yang menjadi potensi pemicu inflasi, agar dapat diredam sesegera mungkin. Koordinasi antara TPID dengan seluruh SKPD terkait terus ditingkatkan, sehingga harga kebutuhan pokok dan inflasi dapat ditekan.
Jika harga kebutuhan pokok dan inflasi dapat ditekan, maka daya beli masyarakatmakan terjaga. Mengingat peran TPID dalam mengendalikan inflasi daerah sangat penting, Gubernur mendesak lima kabupaten/ kota yang belummmembentuk TPID segera membentuk TPID. Daerah tersebut adalah Kabupaten Pati, Kota Salatiga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kendal. (pemprov/LintasKebumen)
